AMBON, LensoMerah.com – Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa menjadi sorotan lantaran dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 tak kunjung diserahkan kepada DPRD Maluku.
Padahal, dokumen tersebut merupakan instrumen penting yang menjadi dasar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Ironisnya, DPRD Maluku disebut telah dua kali melayangkan surat kepada pihak eksekutif untuk meminta agar dokumen KUA-PPAS segera disampaikan. Namun, hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret dari Pemprov Maluku.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada LensoMerah.com ,jumat (13/11)menilai, sikap diam pihak eksekutif tersebut memunculkan tanda tanya besar terhadap komitmen Gubernur Hendrik Lewerissa dalam memastikan proses penyusunan anggaran berjalan sesuai tahapan dan ketentuan perundang-undangan.
Menurut sumber tersebut, persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai masalah administrasi biasa. Sebab, penyampaian KUA-PPAS merupakan tahapan krusial yang menentukan arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, hingga alokasi plafon sementara untuk setiap program pemerintah daerah.
Sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS untuk tahun anggaran berikutnya wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan disepakati bersama.
Pembahasan dokumen tersebut melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Dengan demikian, keterlambatan penyampaian KUA-PPAS berpotensi mengganggu tahapan pembahasan hingga penetapan APBD 2027.
Apalagi, DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang harus dijalankan secara maksimal. Tanpa dokumen tersebut, ruang bagi legislatif untuk membahas arah kebijakan dan prioritas anggaran daerah menjadi terhambat.
Sumber tersebut kembali menyoroti sikap Pemprov Maluku yang belum juga merespons secara konkret, meskipun DPRD dikabarkan telah dua kali menyurati pihak eksekutif.
Gubernur Hendrik Lewerissa diminta tidak membiarkan persoalan ini terus berlarut. Sebagai kepala daerah, ia harus memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan.
Pemprov Maluku juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut, termasuk kendala yang menyebabkan permintaan DPRD belum ditindaklanjuti.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar ketepatan administrasi pemerintahan, melainkan juga kepastian program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Maluku pada 2027.
Publik tentu tidak menginginkan penyusunan APBD kembali tersendat akibat lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Gubernur Lewerissa harus segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai keterlambatan penyerahan dokumen anggaran justru menghambat pembahasan APBD dan merugikan kepentingan pembangunan daerah serta masyarakat Maluku.(LM01)
