Kukuhkan Majelis Latupati Maluku, Vanath Usul Pimpinan TNI-Polri Jadi Anak Adat

AMBON,LensoMerah.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong Majelis Latupati Maluku memperkuat ikatan persaudaraan dan nilai-nilai adat dengan para pemimpin yang bertugas di Maluku, baik dari unsur TNI, Polri maupun pemerintahan sipil.

Bahkan, Vanath mengusulkan agar setiap pimpinan TNI, Polri dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku.

Gagasan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri sekaligus mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

Menurut Vanath, gagasan ini penting untuk membangun kedekatan emosional, memperkuat persaudaraan serta menumbuhkan ikatan historis antara para pemimpin dengan masyarakat Maluku.

Dalam sambutannya, Vanath terlebih dahulu menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena menjalankan tugas di Namlea dan selanjutnya bertolak ke Jakarta.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus Majelis Latupati Maluku yang baru dikukuhkan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas kontribusi dalam menjalankan organisasi.

“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” ujar Vanath.

Lebih lanjut, Vanath menegaskan bahwa para pemimpin TNI, Polri maupun pejabat sipil yang bertugas di Maluku memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, meskipun mereka bukan berasal dari daerah ini.

Karena itu, ia meminta Majelis Latupati merumuskan mekanisme pengukuhan para pemimpin tersebut sebagai anak adat Maluku.

Menurutnya, gagasan itu merupakan pengembangan dari nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat.

“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya.

Vanath menegaskan, pengukuhan tersebut tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau sebatas pemberian atribut adat.

Ia menginginkan adanya dokumen resmi, seperti sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani sebagai bukti pengakuan dan ikatan historis antara para pemimpin dengan masyarakat Maluku.

“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” jelasnya.

Ia berharap Majelis Latupati segera menyusun mekanisme dan tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri maupun pejabat sipil.

Vanath menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi memperluas jaringan persaudaraan masyarakat Maluku dengan berbagai unsur kepemimpinan, termasuk mereka yang kelak mengemban tugas di tingkat nasional.

Mengakhiri sambutannya, Vanath bersama Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan Forkopimda menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031.

Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan baik demi memperkuat adat, persaudaraan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Untuk diketahui, pengukuhan pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031.

Dalam kepengurusan tersebut, Reza Valdo Maspaitella ditetapkan sebagai Ketua Umum, sedangkan Salhana Pelu sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Maluku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Maluku, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *