Ambon ,LensoMerah.com- Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI asal Maluku, Bisri AS Shiddiq Latuconsina, menegaskan pentingnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui regulasi yang kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Hal itu disampaikan Bisri saat membuka kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI bertema “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang berlangsung di salah satu Cafe di Kota Ambon, Selasa (21/7/2026).
Dalam sambutannya, Bisri mengatakan tema tersebut bukan sekadar menjadi agenda seremonial atau diskusi akademik, melainkan merupakan bagian dari perjuangan untuk menjamin masa depan masyarakat adat yang telah menjadi bagian penting dari sejarah, identitas, dan kehidupan sosial masyarakat Maluku.
“Selama hampir 80 tahun Indonesia berdiri, masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang layak. Padahal jauh sebelum negara ini berdiri, masyarakat adat sudah memiliki wilayah, sistem pemerintahan, hukum, dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun,” ujar Bisri.
Ia mengungkapkan, sebagai senator yang mewakili Maluku, dirinya tengah memperjuangkan dua agenda besar, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang kini telah mendapat dukungan luas, serta RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Menurutnya, keberadaan masyarakat adat harus mendapat pengakuan yang jelas melalui kebijakan negara agar hak-hak mereka tidak terus terabaikan.
Bisri juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah. Namun hingga kini, menurutnya, ketentuan tersebut belum dijalankan secara maksimal.
“Kita tidak bisa terus membiarkan masyarakat adat berjalan tanpa kepastian hukum. Mereka membutuhkan perlindungan terhadap wilayah, kelembagaan adat, hak ulayat, budaya, sejarah, hingga aset-aset adat yang dimiliki,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Bisri mengusulkan pembentukan tim kecil yang terdiri dari unsur DPRD, akademisi, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun konsep regulasi perlindungan masyarakat hukum adat di Maluku.
Ia bahkan menyatakan siap membiayai operasional tim tersebut secara pribadi agar proses penyusunan regulasi dapat berjalan lebih cepat.
Tim itu nantinya akan menyusun konsep Peraturan Daerah maupun peraturan di tingkat desa atau negeri yang memuat pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, wilayah adat, mata rumah parentah, lembaga adat, rumah adat, baileo, situs budaya, serta seluruh kekayaan adat yang hidup di tengah masyarakat.
“Harapan kita, dari forum ini lahir gagasan-gagasan besar yang menjadi dasar penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan identitas, budaya, sejarah, dan peradaban masyarakat adat di Maluku,” katanya.
Bisri berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD, pemerintah daerah, para raja, akademisi, dan tokoh masyarakat dapat bersinergi mengawal lahirnya regulasi tersebut demi memperkuat keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Rasa cinta kepada Indonesia harus diwujudkan melalui keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa,” tutupnya.(LM01)
