AMBON,LensoMerah.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui penguatan sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa keuangan, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Pasalnya, indeks literasi keuangan masyarakat Maluku pada 2026 baru mencapai 63,87 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 87,59 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah capaian nasional. Karena itu, perluasan akses dan edukasi keuangan menjadi agenda penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang, saat membacakan sambutan pada pembukaan Maluku Financial Day 2026 di Pattimura Park, Ambon, Jumat (13/11/2026).
Kasrul mengatakan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan tidak boleh menjadi penghalang dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata.
Menurutnya, pemerintah provinsi terus membangun sinergi dengan OJK dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal.
“Tantangan kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan bukanlah hambatan untuk mewujudkan inklusi keuangan yang masif dan merata bagi masyarakat,” kata Kasrul
Dia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inisiatif, koordinasi, dan kolaborasi dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD menjadi forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan strategi nasional keuangan inklusif di daerah.
Kasrul menegaskan, sinergi pemerintah provinsi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersama para pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan literasi dan inklusi keuangan, termasuk hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dilaksanakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,61 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan Maluku tercatat 63,87 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 87,59 persen.
“Ini menjadi misi dan tugas kita bersama, baik pemerintah daerah, OJK, OPD, maupun lembaga jasa keuangan untuk terus mendorong literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kasrul menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program unggulan TPAKD Provinsi Maluku.
Program tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Sapta Cita Gubernur Maluku, khususnya dalam mendorong pembangunan dari desa, pemberantasan kemiskinan, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dia juga mengapresiasi keberhasilan Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah yang memperoleh penghargaan TPAKD tingkat Indonesia Timur tahun 2025.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Capaian itu juga merupakan hasil kolaborasi dan sinergi aktif antara pemerintah daerah, OJK, serta seluruh lembaga jasa keuangan di Maluku.
Kasrul berharap Maluku Financial Day 2026 yang menjadi puncak rangkaian Bulan Inklusi Keuangan tahun ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengenal lebih jauh berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal.
Kegiatan yang berlangsung selama 13-14 November 2026 tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.
“Mari kita manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk lebih mengenal dan menggunakan berbagai produk serta layanan jasa keuangan formal agar perekonomian di Bumi Raja-Raja semakin kuat dan sejahtera, sehingga semangat Maluku Pung Bae dapat segera terwujud,” tandasnya.(LM01)
